BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sudah memberlakukan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) untuk tenaga kerja di berbagai sektor. BNSP akan melisensi LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang berhak mengadakan uji kompetensi di TUK (Tempat Uji Kompetensi).

Ada hal menarik yg disampaikan oleh salah satu Master Asessor pada LSP saat pembukaan uji kompetensi untuk guru SMK di tahun 2009 yang saya ikuti, “Sertifikat kompetensi itu punya BATAS WAKTU, ketika masa berlakunya habis maka sertifikat kompetensi tersebut harus diperbarui, diperpanjang dan diuji ulang. Bila memang pemegang sertifikat itu sudah tidak kompeten pada unit kompetensi itu maka sertifikat kompetensi tersebut dicabut dan pemegangnya harus melakukan lagi uji kompetensi pada unit kompetensi tersebut. Hal ini untuk menjamin bahwa pemegang sertifikat kompetensi tersebut benar-benar kompeten”.

Nah, dunia pendidikan punya BSNP, LPMP, LPTK, 4 kompetensi guru,¬† dan organisasi profesi guru (misalnya Ikatan Guru Indonesia), bisakah menerapkan model uji kompetensi tersebut? Dalam benak saya nantinya LPMP dan organisasi profesi guru yang mengadakan uji kompetensi, Tempat Uji Kompetensinya bisa ada di LPTK ataupun sekolah yang sudah memenuhi persyaratan tertentu. Guru yang lulus mendapatkan sertifikat kompetensi dan bila masa berlakunya habis harus mengikuti perpanjangan/uji ulang. Berapakah idealnya masa berlaku sertifikat kompetensi tersebut? 5 tahunkah? Apakah tak berbatas waktu seperti yang dipegang oleh guru yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik seperti sekarang ini? –masih bersambung–